Yakin? Pejabat Negara Tidak Mempunyai Kepentingan Dalam Politik Praktis

Yakin? Pejabat Negara Tidak Mempunyai Kepentingan Dalam Politik Praktis
Wakil Ketua TKN, Abdul Kadir Karding saat menyampaikan pidato. (foto by: net)

 

Dalam momentum kampanye serentak yang di adakan oleh segenap calon Pileg dan Pilpres mendatang, banyak kalangan pejabat negara ikut berkolaborasi berkampanye untuk memenagkan calon yang di dukungnya.

Salah satu yang ikut menjadi tim kampanye pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin adalah Anggota Mentri Kabinet  Jokowi-Jusuf Kala. Dengan Itu, Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding menyakini bahwa kabinet yang akan mendukung Jokowi tidak mempunyai kepentingan politik.

Abdul Kadir Kading selaku Tim Kampanye Nasional Jokowi-ma’ruf dengan tegas menyuruh Bawaslu untuk menyelidiki hal itu, karena kalau hanya omongan semua itu bisa. akan tetapi kalau sudah Bawaslu yang mengatasi sudah terselesaikan semua, kata Kadir di komplek Perlemen, Jakarta Selatan, Jumat (28-9-2018).

Seharusnya pejabat daerah maupun pejabat pusat jagan ikut campur dalam hal politik praktis yang lagi genjar dalam kampanye pilpres  maupun kampanye pileg. karena masing-masing pejabat mempunyai Visi-Misi yang harus di jalankan.

Presiden dalam aturan kampanye sudah menegaskan bahwa, pejabat daerah maupun pejabat pusat harus cuti dari jabatan sebagai kepala daerah maupun pusat. Agar program yang sudah di susun dan program kemanangan dari bakal calon bisa jalan dengan stabil.

“presiden saja tidak boleh menggukan fasilitas negara, tidak boleh kampanye visi-misi. itu presiden, apalagi hanya Mentri-Mentri yang sagat diatur ketat oleh Undang-Undang”, Ujar Kadir.

kalau ingin terjun dengan pertarungan politik praktis, jadilah petarung yang adil,jujur, dan amanah. agar semua yang di lakukan bisa membuat  kemengan yang luar biasa. sekalipun pejabat yang ikut terjun dalam kampanye harus amanah, agar tidak di tiru oleh segenap warga Indonesia. Pungkasnya {Keyna}

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here