Tradisi Sedekah Laut Dibubarkan, Beberapa Kalangan Angkat Bicara; Indonesia Bukan Negara Agama Tertentu

Pembubaran petik laut
Lokasi tradisi sedekah laut di Pantai Baru, Bantul. Foto: gharba.com/doc.net

Gharba.com – Berbeda dengan sebelumnya, Tradisi sedekah laut di Pantai Baru, Bantul Yogyakarta diobrak-abrik oleh sekolompok orang yang menggunakan cadar hitam. Mereka menganggap bahwa tradisi tersebut syirik dan bertentangan dengan ajaran agama.

Menanggapi peristiwa pembubaran tersebut, Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini mengatakan bahwa pembubaran yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut tergolong main hakim sendiri.

“Masyarakat tidak boleh main hakim sendiri, Indonesia itu bukan negara agama, tapi negara yang beragama. Kalau ada tudingan kegiatan itu dianggap musyrik, lha orang-orang yang bukan beragama Islam bisa dianggap musyrik semua, dan bisa dibenarkan dong untuk melakukan pelarangan peribadatan dan seterusnya,” kata Helmy saat diwawancarai di sela menghadiri acara Milad ke-6 Ponpes Ora Aji di Sleman, Sabtu (13/10/2018) malam.

Di samping itu Helmy juga menghimbau agar masyarakat lebih terbuka terhadap ragam budaya dan ke-bhinneka-an Indonesia yang majemuk, baik soal tradisi budaya dan lain sebagainya. Soal kejadian tersebut Helmy menyerahkan sepenuhnya kepada aparat keamanan setempat untuk menyelidiki pembubaran tersebut.

Tidak hanya Helmy, Bupati Bantul juga menyesali atas peristiwa tersebut, baginya tradisi budaya seperti itu sudah dilakukan turun temurun oleh masyarkat pesisir, terutama masyarakat Pantai Baru Bantul.

“Perbuatan itu jelas masuk tindakan pidana, karena ada perusakan di lokasi. Kejadian ini juga jadi pembelajaran bagi Pemda agar lebih antisipatif terhadap pihak-pihak yang mencoba membenturkan budaya dengan agama. Karena bisa membuat masyarakat takut serta trauma,” katanya saat dihubungi oleh wartawan.

Begitupula dengan Prof Hibnu Nugoro, Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto itu mengatakan kalau tindakan yang dilakukan oleh sekolompok orang tersebut termasuk tindakan pidana.

“Bisa dikenakan (Pasal 156 KUHP),” kata Prof Hibnu Nugoro, Minggu (14/10/2018).

Bagi Hibnu kejadian tersebut sudah memuat delik materil yang bisa dipidanakan melalui pasal 156 KUHP. Sebab pembubaran itu mengandung perusakan yang bisa dijadikan meteril pidana atas sekelompok orang tersebut.

“Ini delik materil. Jadi harus ada akibat yang timbul. (Di kasus ini) Kan sudah ada akibat yang timbul yaitu perusakan,” ujarnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here