Sawit: Makhluk Tuhan yang Tak Berdosa

Sawit: Makhluk Tuhan yang Tidak Berdosa
Ilustrasi foto by; gharba.com

Oleh: Eka Irawan

Sejarah mencatat, pertama kali kelapa sawit masuk ke Indonesia pada tahun 1848. Ada 4 (empat) bibit yang masuk dan ditanam di Kebun Raya Bogor yang dulu dikenal dengan nama Buitenzorg Botanical Garden. Dari Kebun Raya Bogor, hasil panennya disebar secara gratis ke berbagai wilayah di Indonesia pada tahun 1853 dan pada tahun 1858. 146 lot benih kelapa sawit didistribusikan ke Jawa dan Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku serta Nusa Tenggara (Rutgers, et al. 1922).

Tahun 1911 sawit mulai dijadikan komoditas perkebunan, diawali oleh M. Adrien Hallet seorang berkebangsaan Belgia yang menginisiasi dengan luasan lahan sekitar 2630 ha di daerah Sumatera bagian Timur mencakup Deli dan Aceh. Inisiasi tersebut akhirnya diikuti oleh K. Schadt seorang berkebangsaan Jerman yang menanam 2000 bibit kelapa sawit di daerah Tanah Itam Ulu.

Tahun 1939 merupakan tahun terbaik bagi perkebunan kelapa sawit di Indonesia karena mampu mengekspor sekitar 250.000 ton minyak sawit. Pada masa penjajahan jepang 1942-1945 perkebunan sawit banyak yang diganti dengan tanaman pangan yang akhirnya menurunkan produktivitas sawit, barulah pada tahun 1947 kebun sawit tersebut mulai dikembalikan kepada pemiliknya semula (Lubis, 1991).

Saat ini, luas lahan perkebunan sawit yang ada di Indonesia tercatat 12,3 juta hektar dengan rincian Perkebunan Besar Swasta 6.798.820 ha, Perkebunan Besar Negara 752.585 ha dan Perkebunan Rakyat 4.756.272 (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2016). Jumlah produksi yang didapat sekitar 35 juta ton per tahun, jumlah tersebut bukan merupakan angka produksi maksimal, bila dilakukan intensifikasi dengan tepat, memungkinkan untuk naik 3 kali lipat.

Tabel Luas Areal Perkebunan Sawit dan Produksi di Indonesia. Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun

Produktivitas sawit yang sangat tinggi lebih banyak diekspor daripada digunakan di dalam negeri. Dari 38 juta ton hasil produksi pada tahun 2017, sekitar 31 juta ton diekspor ke 50 negara dan sisanya digunakan untuk dalam negeri. Usaha ekspor sawit tersebut akhirnya menjadikan sawit sebagai penyumbang devisa negara terbesar dengan sumbangsih sekitar 10% dari total nilai ekspor pada tahun 2015.

Selain berdampak positif terhadap pemasukan negara dari devisa, kebun sawit juga berdampak positif bagi rakyat, hal itu ditunjukan dengan tingginya area lahan Perkebunan Rakyat yang ada di Indonesia dan otomatis hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar area perkebunan karena dapat dilibatkan dalam proses produksinya, bahkan juga ikut berdampak tidak langsung kepada masyarakat secara luas karena hampir semua produk turunan sawit memiliki nilai ekonomis.

Ancaman datang dari Parlemen Uni Eropa yang menyepakati untuk menghapus minyak sawit sebagai energi terbarukan dalam draft “the Draft of Directive on the Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources” yang disepakati pada 17 Januari lalu. Dalam tuduhannya, Parlemen Uni Eropa mengklaim bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan sumber masalah deforestasi yang akhirnya mengakibatkan percepatan pemanasan global. Bahkan isu HAM, pekerja anak, dan korupsi juga diklaim sebagai masalah oleh Uni Eropa. Isu tersebut membuat Parlemen Uni Eropa sepakat untuk menggunakan biodiesel yang diproduksi dari bunga matahari dan kedelai sebagai pengganti minyak sawit yang dianggap mereka sebagai sumber masalah.

Jauh hari sebelum draft tersebut disepakati, Indonesia sudah mewajibkan untuk melakukan sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) dan RSPO (Roundtable of Sustainable Palm Oil) kepada perusahaan sawit di Indonesia. Dari sekian banyak negara pengeksport minyak sawit, hanya Indonesia yang mewajibkan sertifikasi produk sawit berkelanjutan, dan hal tersebut tentu dapat membantah tuduhan Parlemen Uni Eropa di atas. Namun tidak untuk produk bunga matahari dan kedelai yang lebih banyak ditemukan di negara-negara eropa, produk tersebut tidak memerlukan sertifikasi untuk proses produksinya.

Bila dibandingkan, produksi biodiesel dari sawit dengan biji bunga matahari untuk menghasilkan minyak nabati tentu sangat jauh. Sawit memiliki produktivitas 4,27 ton/ha/tahun sedangkan bunga matahari hanya memiliki 0,52 ton/ha/tahun (Sumber: Oil World Statistic ISTA Mielke GmBh Hamburg, 2008). Bukan hanya masalah produksi, bila kita lihat dari sisi luasan lahan, kelapa sawit hanya 10% dari total pangsa luas area 4 minyak nabati utama global, sedangkan bunga matahari merupakan yang terbesar dengan total 61% dari luasan 200,5 juta ha (Sumber: USDA, 2017).

Data di atas merupakan fakta yang dapat mempertanyakan keputusan Parlemen Uni Eropa untuk menyepakati draft pelarangan sawit. Pemerintah sampai sekarang masih terus berjuang untuk melakukan lobying kepada Uni Eropa sembari mencarikan solusi lain terhadap permasalahan sawit. Bahkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengancam balik Uni Eropa dengan hal yang sama, Enggar mengancam akan mengganggu impor yang dilakukan Indonesia dari Eropa.

Langkah yang harus dilakukan pemerintah dalam menghadapai draft Parlemen Uni Eropa adalah penegasan kepada perusahaan sawit yang belum memiliki sertifikat ISPO dan RSPO. Karena memang sampai sekarang belum maksimal, masih banyak perusahaan sawit yang belum memiliki sertifikat tersebut. Selain penegasan kepada perusahaan sawit yang belum bersertifikat, pemindahan pangsa pasar ekspor sawit juga harus diperhitungkan oleh pemerintah, jangan lagi fokus kepada negara-negara eropa dalam melakukan ekspor CPO (Crude Palm Oil). Semua elemen harus ikut bergerak, jangan hanya mengandalkan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, lakukan kampanye positif tentang sawit bila memang diperlukan.

Sawit merupakan anugerah Tuhan yang tidak dapat didustakan, tentu sudah seharusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan manusia, bukan digunakan sebagai alat politik perdagangan yang sangat negatif. Jika isu deforestasi yang diangkat, lalu bagaimana dengan Revolusi Industri yang dilakukan eropa pada akhir abad ke-18 yang akhirnya menghilangkan sebagian besar wilayah perhutanan?.

Industri kelapa sawit akan sangat berdampak kepada Indonesia dalam meningkatkan tingkat perekonomiannya, dan sampai kapan kita mau tinggal bersama monyet di hutan-hutan. Padahal hutan di Indonesia yang disebut dengan paru-paru dunia, hanyalah alat untuk menekan laju perekonomian.

Mungkinsaja, daripada mengharapkan Indonesia sebagai paru-paru dunia penyelamat perubahan iklim, lebih baik PBB mengeluarkan peraturan untuk mewajibkan setiap negara memiliki hutan 20-30% dari luasan wilayahnya, sehingga semua negara memiliki andil yang adil terhadap perubahan iklim dunia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here