Problematika Kebebasan Berpendapat Di Alam Demokrasi

Problematika Kebebasan Berpendapat Di Alam Demokrasi
(Ilustrasi Foto : Gharba.com/dok.net)

Oleh : ANJAS JAYA S.H.
(Alumni Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta)

Indonesia merupakan negara demokratis dengan berpegang teguh pada sistem pemerintahan mewujudkan kedaulatan rakyat. Bicara soal demokratis, juga bicara tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Karena, konsep dasar negara demokratis harus berjalan dengan perlindungan hak asasi manusia dan kedaulatan rakyat.

Menilik lebih dekat hak asasi manusia yang melekat pada tubuh manusia adalah hak kebebasan berpendapat. Hak kebebasan seseorang untuk mengutarakan narasi sesuai apa yang ada dalam fikirannya sesuai fakta dan data.

Sementara hak asasi manusia sudah diatur dalam UUD 1945 pasal 28E ayat (3) yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Selaras dengan itu, pasal 25 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Seiring perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat, membuat seseorang semakin leluasa untuk mengemukakan pendatapat di depan umum atau di ruang pubik. Hidup di zaman modern membuat kita dengan mudahnya menuangkan isi pikiran, dan argumen kita melalui teknologi informasi yang ada.

Karena itu juga teknologi dan informasi yang sifatnya luas dan terbuka kadang kala membuat kita sering lupa dengan kewajiban kita untuk menghormati hak orang lain, terkadang hal sekecil ini lah yang dapat dijadikan delik karena seseorang merasa tersinggung akan pendapat yang kita kemukakan.

Batasan-batasan dalam menyampaikan pendapat di ruang publik (Teknologi Informasi) salah satunya diatur di dalam UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang sangat jelas dalam memberi batasan-batasan kita dalam menggunakan teknologi informasi dan tampak sangat refresif dalam penegakannya, hal tersebut semestinya membuat kita untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat di ruang publik, dengan tidak mengganggu hak asasi orang lain.

Misalkan, baru-baru ini menjadi perbincangan hangat, karena banyak orang yang dijerat pidana akibat cuitan atau pendapatnya di muka umum. Mulai dari Buni Yani dengan dalih ujaran kebencian pada tahun 2017 lalu, hingga kasus Ahmad Dhani dan Rocky Gerung yang menjadi perhatian publik. Melihat ini semua, tampak begitu mudahnya seseorang terjerat pidana akibat narasi yang diucapkan di depan umum ataupun di ruang-ruang publik.

Hak kebebasan berpendapat sebenarnya merupakan salah satu hak asasi manusia yang tergolong dalam klasifikasi “derogble Right” yang artinya hak yang dapat dikurangi, dan dalam penegakannya tidak bersifat mutlak harus dilindungi.

Tercatat dalam UUD 1945 pasal 28J ayat (1) menyatakan :“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” Juga pada pasal 28J ayat (2) yang menyatakan:“Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Melihat pasal diatas sudah jelas bahwa prinsip persamaan di depan hukum (equality before the law) dalam pengertian negara kita berbeda dengan prinsip yang dianut negara-negara demokrasi Barat. Persamaan kedudukan dan kebebasan yang dianut di Indonesia adalah kebebasan yang bertanggungjawab.

Artinya, hak asasi manusia tidak bersifat mutlak karena setiap warga negara dalam menjalankan hak asasinya wajib mematuhi peraturan perundang-undangan untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga tercipta tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hak kebebasan berpendapat bukan hak yang sebebas-bebasnya melainkan masih ada batasannya. Batasan yang dimaksudkan adalah batas yang dibentuk karena ada hak orang lain, dimana kita sebagai makhluk sosial harus menghargai satu sama lain.

Kebebasan mengemukakan pendapat haruslah dilaksanakan secara bertanggung jawab, artinya dalam mengemukakan pendapat harus dilandasi akal sehat, niat baik, dan taat pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, pendapat yang dikemukakan bukan saja bermafaat bagi diri sendiri, melainkan juga bermanfaat bagi orang lain, masyarakat banyak maupun bagi bangsa dan Negara.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here