Membangun Kesadaran Pajak Melalui Sistem Pembelajaran di Perguruan Tinggi

Membangun Kesadaran Pajak Melalui Sistem Pembelajaran di Perguruan Tinggi
(Ilustrasi foto by: Gharba.com/doc.net)

Oleh: Anna Zakiah Derajat

Perkembangan dalam suatu negara beriringan dengan perkembangan di berbagai sektor, baik dalam sektor ekonomi, sosial, budaya, IPTEK, hingga pembangunan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan dan pemerataan di suatu negara. Dalam hal ini, pembangungan merupakan fungsi esensial suatu negara, di mana negara tersebut harus mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Indonesia sebagai suatu negara besar tentunya mempunyai rencana keuangan tahunan yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun. Sebagian besar penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini didominasi oleh penerimaan perpajakan setidaknya 67% pos penerimaan negara berasal dari sektor pajak.

            Penerimaan negara dari sektor pajak ini, sangat penting untuk proses pembangunan nasional yang diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kontribusi penerimaan pajak terhadap diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun, untuk lebih memaksimalkan setidaknya pemerintah mengambil keputusan sebagai langkah-langkah kebijakan agar dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Upaya dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan penyempurnaan di berbagai aspek, yakni penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan melakukan langkah operasional. Langkah operasional yang dimaksud adalah ekstensifikasi pajak—merupakan upaya mengoptimalisasi wajib pajak dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

            Dengan adanya ekstensifikasi wajib pajak ini merupakan bentuk dari wujud terlaksananya fungsi pajak—budgeter (fungsi anggaran) dari pajak. Dalam fungsi budgeter ini peningkatan penerimaan pajak dengan mengoptimalkan dan menggali potensi wajib pajak baik dari objek maupun subjek yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Di sisi lain, ada fungsi regulerend yaitu untuk mengatur keadaan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, politik sesuai dengan kebijakan pemerintah.

            Dalam melaksanakan langkah operasional ekstensifikasi pajak, perlu juga dilakukan modernisasi perpajakan. Perlu kita ketahui bahwa modernisasi perpajakan merupakan perubahan pada layanan sistem administrasi perpajakan demi meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan mengharapkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Dalam langkah ini dijelaskan pula perihal hak dan kewajiban dari wajib pajak serta petugas pajak; sehingga proses intensifikasi pajak dapat berjalan maksimal dan dapat meningkatkan penerimaan negara. Kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kesempatan untuk menghindari kewajiban, tarif pajak, atau kemungkinan diketahuinya sebuah pelanggaran; tetapi juga dipengaruhi oleh kemauan wajib pajak untuk patuh. Kemauan wajib pajak itu disebut dengan tax morale. Sejak awal diterapkannya perpajakan di dunia, pertanyaan utama yang selalu dicari jawabannya adalah faktor apa yang sebenaranya menyebabkan orang membayar atau tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Banyak yang mengakui bahwa akan sangat sulit menentukan seberapa taat sebenarnya wajib pajak di suatu negara.

            Dalam hal ini, selain  ketentuan wajib pajak dari pemerintah harus juga ditanamkan pada mahasiswa yang dapat dijadikan sebagai pengawas perpajakan itu sendiri. Peranan mahasiswa begitu sangat penting dikarenakan begitu rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat Indonesia, maka dari itu sangatlah dibutuhkan korelasi antara perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa untuk menumbuhkan kesadaran membayar pajak. Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan mendorong pemahaman pajak di kalangan mahasiswa. Pada dasarnya mahasiswa dinilai memiliki peran strategis dalam menggenjot penerimaan pajak di masa depan.

            Peningkatan pemahaman pajak di kalangan mahasiswa dituangkan dalam kesepahaman atau memorandum of understanding (Mou) antara DJP Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenrisetdikti). Di mana menteri Keuangan beranggapan bahwa dengan adanya kesepahaman ini mahasiswa memiliki peran strategis karena merupakan calon-calon pekerja. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki kurang lebih 4.400 Perguruan Tinggi baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta, dengan jumlah dosen kurang lebih 250 ribu orang, dan mahasiswa kurang lebih 7 juta orang. Di sini, mahasiswa adalah potential taxpayers yang kelak menjadi real taxpayers. Sebagai pembayar potensial pajak mahasiswa haruslah menanamkan pada dirinya akan kesadaran hal ini. Namun, dosen seharusnya turut mengambil peran penting dalam peningkatan kesadaran pajak mahasiswa dan etika pajak yang baik.

            Dari berbagai permasalahan di atas, penulis menawarkan beberapa solusi. Pertama, dengan mengadakan literasi kesadaran pajak bagi dosen dan mahasiswa melalui MKWU dan CP lainnya. Penerapan dan pengutamaan edukasi kesadaran pajak pada pendidikan tinggi dengan landasan hukum yang telah ditentukan yaitu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, Intruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), Nota Kesepahaman Menteri Keuangan dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Nomor MoU-4F/MK.03/2016 dan Nomor 7/M/NK/2016, tentang Peningkatan Kerja sama Perpajakan, perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor KEP-48/PJ/2016 dan Nomor 001/B1/PKS/2016 tentang peningkatan kesadaran pajak melalui pembelajaran dan kemahasiswaan di Pendidikan Tinggi, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 435/B/SE/2016 tentang bahan ajar mata kuliah wajib umum.

            Kedua, selain adanya literasi kesadaran pajak bagi dosen dan mahasiswa; perlu juga diadakan penanaman kesadaran pajak melalui kegiatan kemahasiswaan, perluasan implementasi di beberapa Perguruan Tinggi. Ketiga, implementasi di semua Perguruan Tinggi Indonesia. Dalam pengimplementasian ini mahasiswa dapat memanfaatkan pengembangan microsite edukasi.pajak.go.id sebagai salah satu kanal yang menyediakan informasi dan referensi pembelajaran kesadaran pajak untuk semua jenjang pendidikan khususnya mahasiswa. Kemudian dapat juga dilakukan pelatihan materi kesadaran pajak pada masyarakat saat melakukan Kuliah Kerja Nyata atau memang dengan sengaja mengadakan sosialisasi tentang pajak untuk masyarakat umum. Karena sejauh ini, masih banyak masyarakat awam yang belum mengerti bagaimana persoalan wajib pajak itu sendiri. Untuk itulah peranan mahasiswa sangat dibutuhkan selain sebagai calon pekerja dan pembayar wajib pajak tetapi juga sebagai perantara untuk meningkatkan kesadaran pembayaran pajak di masyarakat.

            Hal ini sebenarnya tidak terlepas dari bimbingan Perguruan Tinggi dan Dosen dengan adanya pemaksimalan yang diberikan dari Perguruan Tinggi melalui sistem pembelajaran yang disepakati dosen dan mahasiswa terkait mata kuliah terintefrasi tentang kesadaran pajak sebagai wujud bela negara. Strategi yang harus dibangun dosen ketika penyampaikannya kepada mahasiswa yaitu penguatan metode pembelajaran sehingga mendorong pola pikir komprehensif pada mahasiswanya. Dengan adanya hal itu, memudahkan mahasiswa untuk terjun langsung membantu masyarakat dalam memahami wajib pajak yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Pola sistematis perubahan perilaku masyarakat agar sadar dan taat pajak adalah salah satu goal yang harus dicapai.

*Adalah Mahsiswa yang proaktif dalam kegiatan literatif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here