KETUHANAN YANG BERKEBUDAYAAN* (lanjutan dari sub bab Negara Paripurna)

KETUHANAN YANG BERKEBUDAYAAN*
(Ilustrasi Foto: Gharba.com/doc.net)

Oleh: Ainul Amien
(Adalah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan masih MABA)

Hal paling penting dari lahirnya negara demokrasi adalah memiliki dasar negara sebagai haluan panjang menuju negara yang adil dan sejahtera. Tidak hanya berhenti di situ, melainkan keharusan tunggal utuk bisa diakui dan diterima oleh seluruh komponin masyarakat di Nusantara ini. Begitu kira-kira Indonesia lahir dengan segala kekurangan dan kelebihannya.

Barangkali keberadaan suatu negara tidak sekedar manifestasi dari adanya sebuah kehidupan, tetapi adalah cara pandang kelompok atau pun individu untuk menemukan kenyamanan dan ketentraman. Maka dari itu, Pancasila ditetapkan sebagai dasar Negara Indonesia yang sekaligus tumpuan akan ciri dan kepribadian dimana negara itu berada.

Yudi Latif dalam karya otentikya, Negara Paripurna (2011). Mencoba menjelaskan bagaimana peran  Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika politik, ekonomi, budaya, dan agama coba dihadirkan dalam setiap sila. Akan tetapi kali ini pembahasan kita lebih kepada sila pertama yakni, “Ketuhanan yang Maha Esa”.  

Pada bagian ini, hendaknya kita memulainya dari bagaimana membumikan Ketuhanan dalam kerangka Pancasila[1]. Yang mana, pencerminan Pancasila sebagai ketuhanan yang plural, semestiya memiliki komitmen etis, agar pancasila tidak hanya sebagai dasar dari keberagaman agama. Harusnya, pancasila—dalam hal ini sila pertama—memiliki tempat berpijak secara proporsional yang nantinya, berpretensi terhadap keyakinan, sistem peribadatan, norma, dan identitas keagamaan masing-masing.

Ketuhanan dalam kerangka Pancasila merupakan cara lain untuk menemukan identitas masyarakat yang senatiasa melestarikan penghormatan terhadap setiap agama. Misalnya saja sistem gotong-royong, selaku landasan moral dari adanya ketuhanan dalam keberagaman. Mengingat, Indonesia bukanlah negara sekuler atau negara agama yang memilki kecendrungan terhadap satu agaman saja. Melainkan pluralitas yang selalu dijunjug tinggi demi mencapai kesejahteraan dan kedamaian.

Berdasarkan pasal 29 (2) UUD 1945, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya”. Hal ini menunjukkan bahwa, Ketuhanan dalam Pancasila begitu menghargai terhadap seluruh pemeluk agama di Indonesia. Toh, walaupun Pancasila tidak menghendaki setiap individu untuk memeluk agama tertentu, akan tetapi Pacasila mengajarkan kepada kita untuk menghormati nilai-nilai Ketuhanan dan keagamaan sebagaimana yang terkadug di dalam sila pertama. Yudi Latif, (2011: 114) dalam hal ini beranggapan bahwa, “nilai-nilai Ketuhanan yang di kehendaki Pancasila adalah nilai Ketuhanan yang positif, yang digali dari nlai-nilai profetis agama yang bersifat inklusif, membebaskan, memuliakan keadilan dan persaudaraan”.

Perspektif Teoretis-Komparatif

Disadari atau tidak, bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasi jerih payah seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Sehingga, sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa” berindikasi untuk mempersatukan umat beragama. Meskipun lahirnya Pancasila banyak mengundang kontroversi di antara pemuka agama dan tokoh bangsa.

Sebagian masalah yang timbul adalah kekaburan dalam melihat hubungan antara agama, Pancasila, dan negara. Terutama dari kalangan tokoh Islam, yang menganggap Pancasila akan menggantikan agama. Akan tetapi kemudian diluruskan oleh Roeslan Abdoelgani. Di sisi yang berbeda juga timbul ketakutan dari tokoh-tokoh kebangsaan, terkait pemisahan agama dan negara. dalam bahasa Yudi Latif disebutkan, “ketuhanan semata-mata konsepsi sosiologis yang tidak terkait dengan ajaran agama”.

Secara teoritis, lahirnya Pancasila tidak semata-mata sebagai alasan dari terciptanya negara demokratis. Namun, kompromi antara agama dan negara yang bisa menciptakan apa yang Yudi Latif sebut “titik-tengah keemasan” dan akan mengantarkan Indonesia pada demokrasi modern.

Oleh sebab itu, adanya separasi agama dan negara juga dipengaruhi oleh teori-teori modernisasi yang menganggap, agama dan modernisasi berjalan dalam relasi yang kontradiktif. Sehingga mengakibatkan pudarnya gaya hidup tradisional yang nantinya akan berdampak pada patuhnya terhadap nilai-nilai agama seutuhnya. Tetapi Pancasila yang dimaksud, tidaklah demikian.

Melainkan lebih melebar dan tak terbatasi, selagi masih berada dalam kontrol negara, hal itu tidak mejadi persoalan. Sebab, yang menjadi pemisah dalam hal ini bukanlah pemisahan antara agama dan negara, melainkan adanya rezim sekularis, sebagaimana Turki dan Uni Sovyet [2].

Bukan berarti, agama dan negara harus dipisah. Tidak, selagi agama dan negara menyadari batas kekuasaannya dan mengembangkan toleransi sebagaimana kegunaannya, itu tak jadi soal.

Karena dalam hal ini, negara harus bebas dalam menentukan kebijakan terutama menyangkut hak asasi. Dan agama seharusnya tidak memberi keistimewaan terhadap meraka untuk memaksakan kebijakan publik atas lahirnya demokrasi. Hal inilah yang kemudian serigkali melahirkan ketidak sepemahaman anatara agama dan negara. sehingga yang semetinya negara dan agama membebaskan segala individu untuk melakukan ibadah secara bebas. Karena adanya ketidak sepemahaman tersebut nantinya akan merusak demokrasi dan hukum. Barangkali hal itupula yang harus dipahami agama dan nagara, sehingga kebutuhan lahir dan batin dapat terpenuhi secara konstitusional.

Privatisasi Agama

Pemahaman tentang agama dalam Pancasila tidak serta merta menyudutkan satu agama saja, melainkan agama juga bisa keluar dari ruang-runga privat kepada ruang-ruang publik. Walaupun ada kecemasan akan memudarnya relevansi agama di ruang publik nanti. Tetapi setidaknya agama mampu mendobrak paham sekularisasi dan doktrin liberal yang mencoba menghalangi jalannya keagmaan. Maka bantahan demi bantahan dilakukan dalam rangka menyikapinya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Jose Casanova, dalam risetnya (2004) menyimpulkan bahwa, kepercayaan teori sekularisasi yang menubuatkan pemudaran peran agama dan privatisasi peran agama menemukan penyangkalan akibat inkonsistensi dalam teorinya dan kurangnya bukti empiris.[3]

Disusul kemudian, ketika bangkitnya gerakan-gerakan tradisional keagamaan era 1980-1990-an. Yang membawa agama keluar dari ruang privat ke ruang publik. Mulai dari politik Islam hingga teologi pembebasan katolik, yag kemudian menimbulkan deprivatisasi agama.

Selaras dengan apa yang dikatakan Jims Wallis (2005) Ketika deprivatisasi agama merupakan manifestasi dari kebangkrutan moralitas dan spiritualitas ruang publik yang dapat memulihkan kembali hubungan agama dan politik. “Persoalannya setiap tradisi keagamaan selalu bermuka dua (janus face).” Kata Yudi Latif. Yaitu, mengandung benih-benih rekonsiliasi dan kekerasan, eklusif-partikularis, dan inklusif-universalis. Maka dalam mengatasi hal tesebut, harus ada konteks relasi baru di luara pemisaan dan penyatuan. Konteks relasi baru itu bernama diferensiasi.

*(Tulisan ini pernah dibahas pada kajian ilmiah Komunitas Kutub)






[1] Salah satu sub judul di dalam buku Negara Paripurna, hal. 110.

[2] Mengambila kata-kata Stepan (2005), yang ditulis Yudi Latif dalam buku Negara Paripurna. Hal 100.

[3] Perkataan Jose Casanova dalam buku Negara Paripuna, hal 102.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here