Imlek, Gus Dur dan Oase Toleransi

Imlek, Gus Dur dan Oase Toleransi
(Ilustrasi foto: Gharba.com/doc.net)

Oleh: Cipto Lekar23
(Aktivis Buruh Nusantara)

Umat Tionghoa memilki sejarah panjang di Indonesia baik sebagai pedagang atau penyebar kepercayaan mereka. Indonesia tidak bisa mengesampingkan peran penting umat Tionghoa dalam perkembangan negeri ini. Umat Tionghoa memiliki peran yang cukup signifikan dalam perkembangan di Indonesia lebih-lebih terkait ekonomi yang ada di negeri ini.

Terbukti dengan adanya nama nusantara di dalam kronik Dinasti Han di masa pemerintahan Kaisar Wang Min pernah menjadi pemimpin pada periode 6-1 tahun sebelum masehi (SM). Masyarakat Tiongkok ketika itu menyebut wilayah nusantara dengan sebutan Huang-Tse.

Hubungan ini terjalin karena beberapa faktor salah satunya faktor alam, yang mengharuskan mereka berinteraksi dengan masyarakat pribumi. Jalur transportasi di laut yang mengandalkan angin membuat mereka menetap di Nusantara, kebanyakan dari mereka adalah pedagang. Dengan adanya hubungan yang cukup lama ini, tidak membuat semua masyarakat Indonesia menerima semuanya dari mereka baik agama, budaya, dan bahasa. Bahkan mereka pernah dilarang menggunakan nama dari bahasa mereka sendiri.

Pada masa Orde Baru, mulai tahun 1968-1999 perayaan tahun baru Imlek dilarang dirayakan di depan umum. Dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967, rezim Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, melarang segala hal yang berbau Tionghoa, di antaranya Imlek. Intruksi ini sudah sangat jelas melanggar ideologi negara yang menganut Pancasila sebagai ideologi yang telah disepakati oleh founding father bangsa ini.

Adalah Abdurrahman Wahid atau dikenal Gus Dur bak Dewa bagi kaum Tionghoa yang mencabut Inpres yang dikeluarkan oleh Soeharto dan dia juga memberi kebebasan terhadap umat Tionghoa untuk merayakan imlek. Artinya Negara Indonesia masih menjaga tali persaudaraan antar ummat beragama, sesuai dengan Ideologi Pancasila. Gus Dur tidak cukup sampai disitu untuk memperjuangkan hak-hak umat Tionghua yang notabenenya telah menjadi warga Negara Indonesia karena bagi Gus Dur, umat Tionghoa juga memiliki hak yang sama dengan rakyat yang lain di negeri ini.

Perjuangan Gus Dur bukan tidak berlandasan secara hukum karena apa yang dilakukan Gus Dur sudah termaktup dalam poin ke lima dalam ideologi negara ini, Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Gus Dur bahkan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 19/2001 tertanggal, 9 April 2001 yang meresmikan Imlek sebagai hari libur fakultatif (hanya berlaku bagi mereka yang merayakannya). Baru pada tahun 2002, Imlek resmi dinyatakan sebagai salah satu hari libur nasional oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, tahun 2003.

Pada 30 Desember 2009, Gus Dur tak dapat lagi memperjuangkan terkait kemanusian lebih-lebih terkait toleransi beragama. Diakui atau tidak, isu terkait agama memang gampang di goreng di negara ini. Gus Dur telah lama meninggalkan kita semua tapi semangat perjuangannya untuk membela kaum minoritas sampai sekarang masih dapat kita rasakan. Keluarga besar Gus Dur lebih-lebih anaknya tetap memperjuangkan nilai-nilai yang pernah Gus Dur perjuangkan, semua itu sebagai pengabdian mereka terhadap Gus Dur.

Perjuangan Gus Dur tidak hanya dilakukan oleh keluarganya tapi juga dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita yang sama dengan Gus Dur. Kelompok ini dikenal dengan nama ”GUSDURian”. Gerakan kelompok ini sangat gencar untuk menyebarkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Gus Dur ke masyarakat Indonesia.

GUSDURian sendiri merupakan sebutan untuk para murid, pengagum, dan penerus pemikiran serta perjuangan Gus Dur. Jaringan ini bergerak di ranah kultural dan non politik praktis. Mereka siap mengawal dan menjaga toleransi apalagi gerakan ini lansung ditangani oleh keluarga besar Gus Dur.

Keberadaan GUSDURian sudah diakui oleh dunia, terbukti pemberian anugrah Asia Democracy and Human Rights Award 2018 dari The Taiwan Foundation for Democracy (TFD). Presiden Republik China Taiwan, Tsai Ing-wen secara lansung memberikan penghargaan tersebut ke jaringan GUSDURian yang diwakili oleh Alissa Wahid pada hari HAM Internasional.

Pemberian penghargaan tersebut bukan tanpa alasan, karena memang diketahui oleh khalayak masyarakat bahwa jaringan GUSDURian memang selalu ada disetiap kelompok-kelompok minoritas. Semua ini sebagai dukungan moral terhadap kelompok minoritas yang “sering” diintimedasi oleh sebagian kelompok yang katanya paling benar. Jaringan GUSDRian telah menyebar dimana-mana dan mereka siap pasang badan untuk membela ketidak adilan di negeri ini lebih-lebih terkait toleransi.

Saat ini pun, kelompok GUSDURian ada disetiap Klenteng untuk mensuport umat Tionghoa merayakan Imlek. Salam hormat, Gong XI Fa Chai.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here