Hakim Tolak Gugatan, HTI Menjadi Ormas Terlarang di Indoensia

Hakim Tolak Gugatan, HTI Menjadi Ormas Terlarang di Indoensia
Suasana pesidangan terkait penolakan Hakim terhadap gugatan HTI. Foto;gharba.com/doc.net

JAKARTA, Gharba.com Hakim Ketua Tri Cahya Indra Permana pada Senin (7/5) telah membacakan putusan dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta mengenai ditolaknya gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) soal pembubaran organisasi tersebut.

“Menolak gugatan penggugat (HTI) untuk seluruhnya,” kata Tri Cahya Indra Permana

Dengan keputusan tersebut, HTI tetap menjadi ormas terlarang di Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

Sengketa antara kubu pemerintah dengan HTI itu dimulai pada bulan Mei 2017 lalu, yang kemudian membuat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengambil sikap dengan menyatakan bahwa pemerintah bakal mengambil langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI.

Langkah itu dianggap perlu karena HTI dicurigai memiliki visi dan misi yang bersebrangan dengan Pancasila dan UUD 1945, yakni mencoba bertekad mengubah sistem pemerintahan yang sudah ajek di Indonesia menjadi sistem khilafah.

“Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI,” ujar Wiranto pada 8 Mei 2017 lalu, di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta.

Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 tahun 2017 tentang Ormas. Wiranto pula yang mengumumkan hal tersebut pada 12 Juli 2017 usai Perppu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dua hari sebelumnya.

Satu pekan kemudian, HTI mengambil tindakan dengan mengajukan judicial review terhadap Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menganggap tidak ada kegentingan memaksa yang membuat pemerintah perlu menerbitkan Perppu Ormas.

Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum HTI menilai penerbitan Perppu Ormas bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

“MK sebaiknya membatalkan Perppu Ormas lantaran tidak memiliki kekuatan hukum” kata Yusril.

Namun sengketa antara pemerintah dengan kubu HTI semakin memuncak pada 19 Juli 2017, atau sehari setelah HTI mengajukan judicial review Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi.

Kemudian pada hari itu juga, Kementrian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum Ormas HTI. Freddy Harris selaku Dirjen Admnistrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkumham menyatakan pencabutan badan hukum HTI merupakan tindak lanjut dari penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

“Mereka mengingkari AD/ART sendiri, serta dengan adanya masukan dari instansi terkait lainnya, maka hal-hal tersebut juga menjadi pertimbangan pencabutan SK Badan Hukum HTI,” tegas Freddy di Kantor Kemenkumham.

HTI lalu menggugat surat pembubaran Kemenkumham itu ke Pengadilann Tata Usaha Negara (PTUN). Berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) di laman PTUN Jakarta, gugatan HTI bernomor 211/G/2017/PTUN.JKT dan tertanggal 13 Oktober 2017. Isi gugatannya, HTI meminta SK Nomor AHU-30.A.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan ditunda pelaksanaannya hingga ada kekuatan hukum yang mengikat.

Para demontran HTI melaksanakan sholat berjamaah di depan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta

Proses peradilan di PTUN menjadi satu-satunya upaya hukum HTI dalam rangka mempertahankan eksistensinya sebagai organisasi berhaluan kemasyarakatan. Hal itu terjadi karena DPR mengesahkan Perppu Ormas menjadi UU No.2 tahun 2017. Pengesahan Perppu menjadi UU tersebut membuat judicial review HTI tehadap Perppu Ormas digugurkan MK pada 12 Desember 2017.

“Atas penegsahan itu, MK berpendapat Perppu Ormas yang menjadi objek permohonan tidak ada, sehingga pokok permohonan pemohon kehilangan objek,” kata Arief Hidayat selaku Ketua Majlis Hakim.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here