Agum Mengkritik SBY, BPN Prabowo-Sandi; Prabowo Tidak Punya Kasus Masalah HAM di Masalalu

Agum Mengkritik SBY, BPN Prabowo-Sandi; Prabowo Tidak Punya Kasus Masalah HAM di Masalalu
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Agum Gumelar saat diwawancarai terkait kasus HAM Pak Prabowo kemaren. (Foto:gharba.com/dok.net)

Gharba.com – Agum Gumelar selaku Anggota Dewan Pertimbangan Presiden  mempertanyakan sikap politik Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yang mendukung Prabowo Subianto maju di Pilpres 2019.

Pasalnya, dalam sebuah diskusi yang di rekam dan di Ungggah oleh Ulin Ni’am Yusron di akun Facebooknya. Senin (11 /3). Agum dan SBY merupakan mantan jenderal TNI, pernah menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dibentuk pada 1998 oleh Panglima ABRI saat itu. Dengannya, Jenderal Wiranto untuk mengusut kasus penghilangan paksa sejumlah aktifis yang menyeret Prabowo selaku Komandan Jenderal (Danien) Kopassus.

Dalam rekaman diskusi tersebut tak lain hannya mengkritik dukungan SBY kepada Prabowo. Padahal itu, Agum dan SBY termasuk salah satu dari tujuh anggota DKP yang ikut menandatangani surat rekomendasi berisi pemecatan terhadap Prabowo.

“Tanda-tangan semua. Soebagyo HS tanda tangan. Agum Gumelar tanda tangan. SBY tanda tangan. Yang walaupun sekarang ini saya jadi heran, ini yang tanda tangan rekomendasi kok malah sekarang mendukung. Tak punya prinsip itu orang,” kata Agum dalam diskusi yang di unggaah Ulin.

Lebih lanjut, Agum mengatakan, sebelum keluarnya rekomendasi pemberhentian Prabowo, DKP telah melakukan kerja penyelidikan selama satu bulan. Agar menemukan fakta-fakta dan bukti yang mendukung untuk memberhentikan Prabowo.

“Dari hasil pemeriksaan mendalam ternyata didapat fakta, bukti, bahwa dia telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat,” jelas Agum.

Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto, Dahnil Anzhar Simanjuntak  telah melakukan pembelaan terhadap Prabowo yang mengatakan bahwa dari pihak pengadilan manapun tidak ada yang mengatakan kalau Prabowo punya masalah HAM di masalalu.

“Tidak pernah, tidak pernah ada pengadilan manapun yang menyatakan  (Prabowo melanggar HAM), itu kan isu yang memang selalu dianggkat setiap lima tahun, tapi tidak ada bukti,” pungkasnya. (RF)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here